Bendahara Setjen

DASAR HUKUM

Pasal 26 & 29

PMK 162/PMK.05/2013Ayat (1)–(2) · Pembayaran UP dan LS BendaharaSebagaimana diubah dengan PMK 230/PMK.05/2016

Bendahara menghitung pajak atas pembayaran, melakukan pemotongan atau pemungutan, kemudian menyetorkannya ke Kas Negara.

DASAR HUKUM

PER-5/PB/2024Ayat (1)–(3) dan (5) · Deviasi Halaman III DIPA

Kesesuaian realisasi dengan rencana penarikan dana bulanan menjadi dasar penilaian deviasi Halaman III DIPA.

Intisari ketentuanLihat peraturan

DASAR HUKUM

PER-5/PB/2024Ayat (1)–(2) · Penyerapan Anggaran

Kinerja penyerapan dinilai setiap triwulan melalui perbandingan realisasi dengan target pada masing-masing jenis belanja.

Intisari ketentuanLihat peraturan

DASAR HUKUM

PMK 162/PMK.05/2013Ayat (1) · Penatausahaan uang oleh bendaharaSebagaimana diubah dengan PMK 230/PMK.05/2016

Bendahara menatausahakan uang persediaan, dana LS Bendahara, serta uang lainnya yang berada dalam pengelolaannya.